Komisi I DPR Gelar Rapat Internal Bahas Hasil Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

Jakarta, 6 Juli 2025 – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dijadwalkan menggelar rapat internal pada sore hari ini untuk membahas hasil fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon Panglima TNI yang baru. Rapat tersebut menjadi tahap lanjutan yang sangat krusial sebelum Komisi I memberikan keputusan akhir berupa persetujuan atau penolakan terhadap nama yang diusulkan oleh Presiden.

Seperti diketahui, calon tunggal Panglima TNI yang diajukan kali ini adalah Jenderal TNI Agus Supriyatna, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Dalam beberapa hari terakhir, Jenderal Agus telah menjalani uji kelayakan di hadapan anggota Komisi I, dengan berbagai pertanyaan mendalam seputar visi-misi, strategi pertahanan negara, netralitas TNI dalam politik, serta kesiapan menghadapi tantangan keamanan modern.

Rapat internal sore ini disebut-sebut akan menjadi forum penentuan arah akhir dari proses seleksi tersebut. Beberapa anggota DPR menyatakan bahwa mayoritas fraksi memberikan sinyal positif terhadap pencalonan Jenderal Agus, namun keputusan resmi tetap harus melalui rapat internal yang bersifat tertutup.

Isu Krusial dalam Pembahasan

Dalam uji kelayakan sebelumnya, sejumlah isu strategis telah diangkat oleh para anggota Komisi I:

• Komitmen TNI terhadap netralitas dalam pemilu 2029

• Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista)

• Kesiapan TNI menghadapi ancaman siber dan konflik regional

• Penempatan pasukan perdamaian Indonesia di misi luar negeri

• Penguatan peran TNI dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, rapat ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang solid dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta pertimbangan profesionalisme.

"Kami mengedepankan objektivitas. Pemimpin TNI ke depan harus mampu menjaga marwah institusi dan integritasnya sebagai alat negara yang profesional," ujar salah satu anggota Komisi.

Proses Selanjutnya

Jika rapat internal Komisi I menyetujui pencalonan tersebut, hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan secara kolektif. Setelah itu, barulah presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) guna melantik Panglima TNI yang baru secara resmi.

Publik pun tengah menanti arah keputusan ini, mengingat posisi Panglima TNI sangat strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Terlebih, dinamika geopolitik global dan kawasan saat ini menuntut figur pemimpin militer yang tak hanya tegas di lapangan, tetapi juga mampu berdiplomasi dan menjawab tantangan era digital.

Untuk informasi mendalam, pembaruan hasil rapat, dan profil lengkap calon Panglima TNI, silakan klik di sini guna mengikuti update eksklusif seputar dunia pertahanan, militer, dan politik nasional.